KORANINVESTIGASI|Sistem zonasi sekolah di Bukittinggi bikin resah banyak pihak, termasuk para niniak mamak yang selama ini jadi penjaga nilai adat dan masa depan anak-anak nagari.
Salah satu tokoh adat, M. Taufik Dt. Nan Laweh, secara langsung mendatangi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bukittinggi untuk menyuarakan keresahan masyarakat.
“Masih ada anak kemenakan yang belum diterima, padahal jelas-jelas mereka tinggal di dalam zona sekolah negeri yang dituju,” ungkap Dt. Nan Laweh dengan nada tegas.
Kuota vs Kenyataan: Nggak Imbang?
Menurut Dt. Nan Laweh, dari data sementara, daya tampung SLTA di Bukittinggi cuma 1.749 siswa, padahal jumlah lulusan SMP sederajat jauh lebih banyak.
Ia menekankan pentingnya cross-check jumlah lulusan dengan kuota aktual sekolah negeri.
“Kami ingin data transparan dan valid. Jangan sampai anak-anak lokal justru tersingkir karena kuota nggak mencukupi,” jelasnya.
Masih Ada Dua Tahap Koreksi
Tenang, belum titik akhir! Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa proses masih berlanjut, dan bakal ada dua tahap koreksi sebelum finalisasi data.
Ini termasuk pengecekan siswa yang mungkin mundur, pindah, atau nggak lanjut sekolah.
Tapi, niniak mamak nggak mau tinggal diam…
“Kami akan kawal sampai proses selesai. Bahkan kami siap langsung koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi,” ujar Dt. Nan Laweh penuh semangat.
BACA JUGA: Dapur Cikgu Comeback! Gulai Tambunsu dan Menu Khas Minang Siap Serbu Lapangan Kantin Bukittinggi!
Adat dan Pendidikan: Kolaborasi yang Kuat
Buat Dt. Nan Laweh, urusan ini bukan sekadar administratif, tapi menyangkut masa depan anak-anak nagari.
Ia minta agar pemerintah jangan cuma patok ke aturan teknis, tapi juga peka sama kondisi riil di lapangan.
“Kami punya tanggung jawab moral. Jangan sampai karena aturan kaku, anak-anak kita kehilangan hak untuk sekolah. Kita semua harus jadi benteng mereka,” tutupnya.***
Respon (5)