KORANINVESTIGASI|Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan soal kondisi keuangan negara di penghujung tahun 2024.
Dalam Rapat Paripurna DPR, ia mengungkapkan bahwa total kewajiban pemerintah, termasuk utang jangka pendek dan panjang, mencapai angka fantastis: Rp10.269 triliun.
Tapi jangan buru-buru panik dulu. Di sisi lain, total aset negara juga ikut melesat hingga Rp13.692,4 triliun, yang artinya negara masih punya “modal” untuk menopang pembangunan nasional.
“Ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang tetap dapat terjaga dan diandalkan untuk menopang kebutuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan,” jelas Sri Mulyani dalam pidato resminya, Selasa (2/7/2025).
Apa Artinya Ini?
Dengan selisih antara aset dan kewajiban, ekuitas bersih pemerintah tercatat sebesar Rp3.424,4 triliun. Ini menjadi indikator bahwa meski utang besar, nilai kekayaan bersih (net worth) pemerintah masih positif.
Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2024 mencapai Rp459,5 triliun, hampir tak berubah dari tahun 2023. Setelah digunakan untuk menutup pembiayaan APBN dan disesuaikan dengan berbagai pos lainnya, saldo akhir kas negara tercatat Rp457,5 triliun.
“Saldo ini pada level memadai dan berfungsi untuk menyangga fiskal terutama dalam masa transisi pemerintah dan menghadapi berbagai kemungkinan risiko dinamis global,” katanya.
Kenapa Ini Penting?
- Transisi Pemerintahan: SAL yang besar ini menjadi bantalan fiskal penting saat Indonesia memasuki masa transisi dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo.
- Tekanan Global: Dengan adanya ancaman ketidakpastian ekonomi dunia, cadangan keuangan negara tetap dalam kondisi stabil.
- Utang vs Aset: Meski utang tinggi, selama aset negara masih jauh lebih besar, posisi keuangan RI masih terjaga.
Masih Aman, Tapi Harus Waspada
Utang negara memang tinggi, tapi dengan aset dan SAL yang memadai, Indonesia masih dalam posisi fiskal yang sehat dan berdaya tahan.
Tantangan ke depan ada pada bagaimana pemerintahan baru bisa menjaga disiplin fiskal dan terus memperkuat sisi produktif dari utang, agar benar-benar berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.***
