PPDB 2025! Aliansi Anak Nagari Kurai Limo Jorong Suarakan Hak Pendidikan: Kami Tidak Mau Jadi Penonton di Negeri Sendiri!

KORANINVESTIGASI|Gelombang keresahan tengah menggema dari perbukitan Kurai Limo Jorong.
Bukan soal cuaca, bukan pula harga sembako, tapi tentang masa depan pendidikan anak-anak nagari.

Pasalnya, banyak anak nagari di Bukittinggi yang gagal melanjutkan sekolah ke jenjang SLTA akibat terbatasnya daya tampung dan ketatnya sistem zonasi.

Menyikapi situasi itu, sekelompok pemuda dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Anak Nagari Kurai Limo Jorong akhirnya turun tangan.

Mereka tidak ingin berdiam diri. Lewat sebuah pernyataan sikap yang kuat dan lantang, aliansi ini menuntut agar hak pendidikan anak nagari benar-benar diprioritaskan.

BACA JUGA: Niniak Mamak di Bukittinggi Sumbar Turun Gunung Kawal Zonasi Sekolah: Jangan Sampai Anak Nagari Nggak Dapat Kursi!

Permasalahan Zonasi PPDB dan Daya Tampung Sekolah di Bukittinggi

Setiap tahun ajaran baru, drama PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) nyaris selalu muncul.
Di Bukittinggi, sistem zonasi ternyata justru menyulitkan banyak anak nagari untuk mendapatkan kursi di SMA/SMK negeri.

Mereka kalah bersaing secara administratif meskipun secara geografis dan sosial adalah bagian dari masyarakat asli.

“Kalau bukan kita yang perjuangkan anak nagari, siapa lagi?” begitu kira-kira semangat yang dibawa oleh aliansi ini.

Isi Pernyataan Sikap: Tegas dan Penuh Tekad

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada publik dan media, Aliansi Anak Nagari Kurai Limo Jorong menyampaikan 9 poin penting, antara lain:

1. Telah melayangkan surat resmi kepada Komisi II DPRD Bukittinggi yang membidangi pendidikan.
2. Akan menggelar aksi konsolidasi pada hari Senin, jika belum ada kejelasan respons.
3. Menekankan bahwa pendidikan adalah hak dasar, bukan kemewahan.
4. Mengingatkan seluruh pemangku kebijakan agar tak mengabaikan aspirasi nagari.
5. Mendesak agar keputusan DPRD berpihak pada anak-anak yang selama ini tersisih oleh sistem.

Aliansi ini juga menegaskan bahwa perjuangan ini bukan gerakan politis, bukan seremonial, dan bukan sekadar keluhan di media sosial.

Ini murni lahir dari hati dan kegelisahan masyarakat yang tak ingin satu generasi anak nagari gagal mendapatkan pendidikan layak.

“Kami Tidak Minta Diperlakukan Istimewa, Kami Minta Diperlakukan Adil”

Dalam pernyataan publiknya, Juru Bicara Aliansi, Nofi Rajo Parmato, menyampaikan bahwa anak-anak nagari punya hak yang sama untuk mengakses pendidikan negeri.

Sistem zonasi saat ini justru meminggirkan mereka dari tanah kelahiran sendiri.

“Kami tidak mau jadi penonton di negeri sendiri. Kami ingin terlibat aktif menentukan masa depan anak-anak kami. Ini soal harga diri nagari, bukan sekadar sekolah.”

Apa yang Diharapkan?

Aliansi ini berharap:

1. Ada kebijakan afirmatif bagi anak nagari, misalnya kuota khusus atau prioritas berdasarkan domisili adat.
2. DPRD Kota Bukittinggi segera menindaklanjuti surat resmi dan membuka ruang dialog terbuka.
3. Pemerintah kota dan Dinas Pendidikan mengambil langkah konkret, bukan sekadar formalitas.

Pendidikan adalah hak yang tidak boleh ditawar, dan aliansi ini akan terus bersuara hingga anak nagari mendapatkan tempat yang layak di bangku sekolah.

Gerakan yang dilakukan oleh Aliansi Anak Nagari Kurai Limo Jorong bukan semata aksi protes, tapi bentuk kesadaran kolektif akan pentingnya pendidikan sebagai pilar utama kemajuan nagari.

Mereka tidak anti sistem, tapi menuntut sistem yang lebih adil dan merata.

Dengan semangat saciok bak ayam, sadanciang bak basi, perjuangan ini akan terus bergulir hingga tidak ada lagi anak nagari yang gagal sekolah hanya karena alamat atau administrasi.***