KORANINVESTIGASI|Di saat banyak kepala daerah di Sumatera Barat gencar mempromosikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, Bupati Dharmasraya justru terlihat adem ayem.
Tak ada ajakan terbuka, tak ada unggahan semangat di media sosial, dan tak terlihat juga gebrakan birokrasi yang menggerakkan warganya agar memanfaatkan momentum keringanan pajak ini.
Padahal, di kabupaten/kota lain, para pemimpin daerah berlomba “jualan” kebijakan ini. Dari baliho besar, video ajakan, hingga kampanye digital di Instagram dan TikTok — semua dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat.
Di Payakumbuh, Padang Panjang, hingga Agam, kepala daerahnya tampil langsung sebagai juru bicara, bukan hanya formalitas.
Sementara di Dharmasraya? Hanya ada beberapa baliho seadanya. Sepi promosi, sunyi gaung.
Samsat: “Kami Tunggu Statement Resmi dari Bupati”
Kepala Cabang Samsat Dharmasraya, Jhon Afrizal, mengaku cukup heran melihat minimnya dukungan dari pihak pemerintah kabupaten, khususnya sang bupati.
“Kami sudah pasang baliho, tapi sebenarnya yang paling kami butuhkan adalah statement resmi dari bupati. Karena kalau yang bicara itu kepala daerah langsung, efeknya jauh lebih besar,” jelas Jhon kepada wartawan.
Menurut Jhon, promosi lewat media sosial dan pernyataan publik sangat berpengaruh terhadap antusiasme masyarakat.
Terlebih, program ini bukan hanya meringankan beban warga, tapi juga langsung menyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) secara signifikan.
PAD Dharmasraya Tetap Stabil, Tapi… Bisa Lebih!
Fakta menariknya, meski tanpa gembar-gembor, Samsat Dharmasraya tetap mencatatkan angka PAD yang tinggi dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Hal ini memunculkan pertanyaan baru: Apakah keberhasilan ini cukup untuk membenarkan sikap pasif bupati?
Jawaban sederhananya: belum tentu. Sebab tanpa promosi yang maksimal, bisa jadi potensi penerimaan yang lebih besar justru terlewatkan.
Warga yang belum tahu atau ragu memanfaatkan program pemutihan bisa saja urung bayar, hanya karena tak ada dorongan dari pemimpin mereka.
“Di daerah lain, partisipasi masyarakat naik drastis karena kepala daerah aktif menyuarakan ajakan. Bayangkan jika itu juga dilakukan di Dharmasraya,” tambah Jhon.
Diam Karena Strategi? Atau Kurang Prioritas?
Banyak yang bertanya: apakah sikap pasif ini merupakan bagian dari strategi komunikasi tersendiri? Ataukah, pemutihan pajak memang belum masuk radar prioritas Pemkab Dharmasraya?
Yang pasti, peran kepala daerah sangat krusial dalam memastikan program strategis seperti ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Ini bukan sekadar soal angka, tapi soal keberpihakan dan kehadiran pemimpin di tengah rakyatnya.
Saatnya Tampil, Bupati!
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah kebijakan win-win solution. Masyarakat terbantu, PAD meningkat, dan kepatuhan pajak bisa dibangun lebih kuat ke depan.
Namun semua itu perlu komunikasi yang kuat dari pemimpinnya.
Kini, bola ada di tangan Bupati Dharmasraya. Akankah beliau tetap memilih jalur senyap?
Atau mulai bersuara dan menyatukan langkah bersama rakyat untuk membangun Dharmasraya yang lebih sadar pajak?
Publik menanti, dan waktu belum habis.***
Respon (1)