BUKITTINGGI – Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (P3APPKB) menyelenggarakan Pelatihan Komprehensif Konvensi Hak Anak (KHA) bertema “Klarifikasi dan Paradigma tentang Anak Emas”, Rabu–Jumat, 26–28 November 2025 di Dymen Hotel Bukittinggi. Sebanyak 73 peserta lintas sektor mengikuti kegiatan ini sebagai langkah memperkuat jejaring perlindungan anak menuju Indonesia Emas 2045.
Pelatihan sebagai Investasi Masa Depan Anak
Pelatihan dibuka oleh Emil Achir, S.Sos, Staf Ahli Bidang Pemerintahan yang mewakili Wali Kota Bukittinggi. Ia menegaskan bahwa peningkatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah.
> “Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen memperkuat kebijakan dan layanan yang berpihak pada anak. Pelatihan ini memastikan setiap aktor memahami, menjaga, dan memenuhi hak-hak anak sebagai fondasi utama pembangunan,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Plt. Kepala Dinas P3APPKB Robby Novaldi, Kabid P3APPKB Jayatri, S.St, serta Alexmy Hendra, SKM, Kabid UPTD PPA.
Materi Pelatihan dan Nilai Budaya
Pelatihan menghadirkan dua narasumber nasional:
Rini Handayani, SE., MM (BPSDM PPA RI)
Sri Martani Wahyudi Widayanti, SE., MM (YKAI Pusat & YMDS)
Materi mencakup penerapan KHA, pemetaan klaster kasus, serta strategi pencegahan dan penanganan kekerasan yang mengacu pada indikator KHA dan CRC PBB (Keppres No. 35/1993). Peserta dilatih melalui diskusi, simulasi kasus, dan presentasi klaster untuk mengenali pola kasus dan peran setiap aktor di lapangan.
Paparan Dinas P3APPKB Provinsi Sumatera Barat
Pada hari pertama, Herlina Sridiani, M.Kes dari Dinas P3APPKB Provinsi Sumatera Barat menyampaikan paparan mengenai:
1. Kebijakan dan Upaya Pencegahan Kekerasan
Menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dengan strategi nasional. Upaya pencegahan dilakukan melalui edukasi, peningkatan kapasitas layanan, dan penguatan jejaring pelindungan.
2. Penegakan Hukum dalam Perlindungan Anak
Herlina menegaskan bahwa kasus kekerasan tidak cukup ditangani secara administratif, tetapi harus diikuti dengan langkah hukum yang tegas, cepat, dan berpihak pada korban.
3. Paparan tentang “Silva”: Pengalaman Hidup Remaja
Sebagai ilustrasi, dipaparkan kisah Silva, seorang remaja penyintas kekerasan. Pengalaman hidupnya menggambarkan betapa pentingnya peran keluarga, sekolah, aparatur, dan masyarakat dalam mencegah kekerasan, merawat trauma, serta memastikan pemulihan yang bermartabat.
Kisah ini memperkuat sudut pandang peserta bahwa setiap kebijakan harus berpijak pada pengalaman nyata anak di lapangan.
Nilai Budaya Minang dalam Perlindungan Anak
Dalam sesi nilai budaya, Rini Handayani mengangkat falsafah Minang sebagai panduan moral dalam perlindungan anak:
Bajalan luruih, batungkek budi, bakato bana — menegaskan integritas, akhlak, dan kejujuran dalam setiap langkah.
Tumbuah mambasuik, mambangkik batang tarandam — mendorong perbaikan diri dan mengangkat kembali nilai-nilai luhur yang terabaikan.
Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah — menekankan bahwa adat dan agama berjalan seiring, saling menguatkan.
Ketiga prinsip ini selaras dengan nilai KHA dan menjadi fondasi pembentukan karakter anak yang bermartabat dan terlindungi.
Kolaborasi Lintas Sektor Menguat
Sebanyak 73 peserta berasal dari Polresta Bukittinggi, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, SKPD teknis, kepala puskesmas, satuan pendidikan, pesantren, rumah baca, panti asuhan, pengurus masjid, pengelola Tamasya, 24 Ketua Satgas PPA, dan Forum Anak Daerah. Keberagaman ini menunjukkan pentingnya kolaborasi berlapis dalam memperkuat ekosistem perlindungan anak di Kota Bukittinggi.
Penutupan: Komitmen dan Harapan Bersama
Pelatihan ditutup oleh Sekretaris DP3APPKB Syafrizal, mewakili Plt. Kepala Dinas. Ia mengapresiasi antusiasme peserta serta kinerja panitia yang dipimpin Kabid P3APPKB Jayatri, S.St.
> “Kegiatan ini bukan seremonial, tetapi wujud kesungguhan kita menjaga hak dan masa depan anak. Semoga menjadi amal ibadah dan memberi manfaat nyata,” ujarnya.
Syafrizal menambahkan bahwa setiap anak membawa fitrah, dan masa depannya dipengaruhi oleh komitmen orang dewasa yang mendampingi.
> “Pertanyaannya, siapa yang membawa anak-anak menuju masa depannya? Pelatihan ini menegaskan bahwa kita siap memikul amanah tersebut,” tegasnya.
Dengan efisiensi anggaran, Dinas P3APPKB memastikan kegiatan strategis tetap diperjuangkan karena perlindungan anak adalah fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Dinas P3APPKB dan UPTD PPA juga telah melakukan roadshow ke berbagai sekolah dan institusi untuk memperluas pemahaman KHA dan pencegahan kekerasan.
> “Kami berharap seluruh peserta menjadi corong perubahan di wilayah masing-masing. Semoga anak-anak tumbuh menjadi generasi kuat dan perempuan semakin berdaya,” tambahnya.
Menuju Bukittinggi Kota Ramah Anak
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kota Bukittinggi menegaskan komitmen memperkuat perlindungan anak secara sistematis dan kolaboratif menuju Bukittinggi Kota Ramah Anak tutup Syafrizal .
—
