KORANINVESTIGASI|Keberadaan mafia pangan kembali menjadi sorotan tajam pemerintah. Praktik kecurangan yang merugikan masyarakat dan petani dinilai sebagai salah satu penghambat utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Namun kini, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan Polri bergerak agresif memberantasnya. Targetnya jelas: membersihkan sektor pangan dari mafia dan pelaku kecurangan yang merugikan rakyat.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut pemberantasan mafia pangan tidak hanya berdampak pada keadilan sosial, tapi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional.
“Kalau mafia pangan diberantas, ekonomi Indonesia bisa tumbuh tambahan 1 persen. Karena pelanggaran itu tidak hanya terjadi di beras, tapi juga minyak goreng, pupuk, bahkan gula,” kata Amran dalam keterangan pers di Makassar, Sabtu (12/7/2025).
BACA JUGA: Selamat! BPP Talamau Pasaman Barat Bentuk Brigade Pangan Kecamatan Pertama di Sumbar
Kerugian Negara Capai Rp99 Triliun
Baru-baru ini, Kementan dan Satgas Pangan berhasil mengungkap pelanggaran oleh 10 produsen beras besar yang melakukan manipulasi kualitas dan mutu.
Akibat ulah mereka, kerugian yang ditanggung masyarakat Indonesia diperkirakan mencapai Rp99 triliun. Praktik tersebut mencakup pengoplosan beras, pengemasan ulang beras tak layak konsumsi, serta pelabelan menyesatkan.
Tak hanya beras, pengawasan juga menemukan 5 produsen pupuk palsu yang menyebabkan kerugian hingga Rp3,2 triliun. Ini bukan semata soal angka, tapi menyangkut nasib petani kecil yang jadi korban.
“Petani-petani kita bangkrut karena pupuk palsu. Mereka modal dari KUR (Kredit Usaha Rakyat), lalu gagal panen. Bayangkan bagaimana dampaknya bagi keluarga mereka,” tegas Amran dengan suara bergetar.
Amran menyebut praktik mafia pangan sebagai kejahatan tak beradab. Ia menekankan, tugas negara bukan hanya menindak pelaku, tapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat kepada sistem pangan yang adil dan aman.
Daftar Produsen Beras yang Melanggar
BACA JUGA: Perang Terbuka Mentan Amran vs Mafia Pangan: Siapa yang Sebenarnya Terancam?
Berikut ini daftar 10 produsen beras yang ditemukan melanggar standar kualitas dan mutu, berdasarkan hasil uji sampel di berbagai daerah:
- WG – Produk: S, S, F, S (10 sampel dari Aceh, Lampung, Sulsel, Jabodetabek, Yogyakarta)
- PT FSTJ – Produk: ASP, BP SR, BP W, FS, RP, SP, SR (9 sampel dari Sulsel, Kalsel, Jabar, Aceh)
- PT BPR – Produk: RP, RU (7 sampel dari Sulsel, Jateng, Kalsel, Jabar, Aceh, Jabodetabek)
- PT UCI – Produk: L, L (6 sampel dari Jabodetabek, Jateng, Sulsel, Jabar)
- PT BPS Tbk – Produk: TK (4 sampel dari Jateng, Lampung)
- PT BTLA – Produk: EM, SH (4 sampel dari Sumut, Aceh)
- PT SUL/JG – Produk: A (3 sampel dari Yogyakarta, Jabodetabek)
- PT SJI – Produk: DK, BSJ (3 sampel dari Lampung)
- CV BJS – Produk: RU, KA (3 sampel dari Lampung)
- PT JUS – Produk: PW, BMWC, KPW, MPW (3 sampel dari Jabodetabek)
Kementan menyebut proses hukum terhadap para pelaku tengah berjalan, dan data lengkap akan segera dirilis ke publik untuk transparansi.
Komitmen Menuju Lumbung Pangan Dunia
Amran menegaskan, langkah pemberantasan mafia pangan ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
“Kami ingin pertanian Indonesia berjaya, menjadi andalan dunia. Tapi itu tidak akan mungkin jika mafia-mafia ini terus berkeliaran,” ujarnya.
Ia meminta seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk bersinergi dalam menjaga integritas sistem pangan nasional.
“Pangan adalah urusan hidup-mati rakyat. Kita harus bersih, jujur, dan berdaulat. Itu kunci pertanian Indonesia menang,” tutup Amran.***
Respon (1)