Bukittinggi, 9 September 2025 – DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan APBD Perubahan 2025 yang transparan, efisien, dan berpihak pada masyarakat.
Dalam Rapat Paripurna DPRD, enam fraksi—Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, PPP-PAN, dan Karya Kebangsaan—menyampaikan pandangan umum yang menyoroti berbagai isu penting. Mulai dari defisit Rp13 miliar, optimalisasi pendapatan asli daerah, citra pariwisata, hingga pelayanan publik yang lebih adil dan merata.
Wali Kota Bukittinggi, Muhammad Ramlan Nurmatias, menegaskan bahwa masukan fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan RAPBD Perubahan 2025.
“Keberhasilan APBD Perubahan tidak hanya ditentukan oleh angka-angka, tetapi juga oleh semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, serta dukungan masyarakat. Setiap rupiah akan diarahkan pada kepentingan publik,” tegasnya.
Sorotan DPRD dan Tanggapan Pemko
Fraksi Gerindra menekankan peningkatan pendapatan dan pengawasan. Pemko memastikan optimalisasi pajak dan retribusi dengan tetap menjaga dampak sosial.
Fraksi PKS mendorong kemandirian fiskal. Pemko berkomitmen memperkuat PAD sekaligus mempererat kerja sama dengan DPRD.
Fraksi Nasdem menyoroti defisit Rp13 miliar. Pemko menjelaskan hal itu sebagai SILPA yang akan diseimbangkan agar tidak mengganggu belanja prioritas.
Fraksi Demokrat mengapresiasi capaian PAD peringkat 4 nasional. Pemko siap menjaga tren positif dengan belanja berbasis hasil (outcome).
Fraksi PPP-PAN menyorot citra pariwisata, parkir, dan Pasar Atas. Pemko janji lakukan pembenahan sekaligus menyiapkan skema transisi Pasar Banto.
Fraksi Karya Kebangsaan menekankan PAD, belanja modal, dan isu publik. Pemko memastikan digitalisasi pendapatan, percepatan belanja, serta perhatian serius pada air bersih, sampah, UMKM, dan masyarakat rentan.
Meski pelaksanaan hanya efektif tiga bulan, Pemko menegaskan program pro-rakyat tetap berjalan, seperti pakaian sekolah gratis, persiapan angkot gratis, Surau Gemilang, hingga 1000 event dan penguatan UMKM.
“DPRD sudah bicara lantang, dan pemerintah menjawab dengan kerja nyata. Kita bergerak cepat, tepat, dan selalu pro-rakyat,” pungkas Wali Kota.
Paripurna ini menegaskan bahwa APBD Perubahan 2025 adalah hasil sinergi DPRD dan Pemko Bukittinggi dalam mengedepankan kepentingan publik di atas segalanya.(***)
