KORANINVESTIGASI|Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, resmi dicekal oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk bepergian ke luar negeri.
Langkah ini dilakukan di tengah penyidikan kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019–2022, yang menyeret nama Nadiem sebagai saksi kunci.
Pencekalan Berlaku 6 Bulan, Mulai 19 Juni 2025
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengonfirmasi bahwa pencekalan ini berlaku selama enam bulan ke depan sejak 19 Juni 2025. Tujuannya jelas: memperlancar proses penyidikan.
“Iya, sejak 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Alasannya, untuk memperlancar proses penyidikan,” kata Harli, dikutip Sabtu 28 Juni 2025.
Kasus Korupsi Digitalisasi: Tak Sederhana, Nilai Proyek Signifikan
Program Digitalisasi Pendidikan yang tengah diselidiki Kejagung melibatkan pengadaan teknologi dan perangkat pembelajaran digital dengan nilai proyek yang cukup besar.
Maka tak heran, penyidik merasa masih banyak hal yang harus didalami dari Nadiem.
“Karena pengadaan ini tidak sederhana. Anggarannya cukup signifikan, dan dari hasil pemeriksaan awal, masih ada data yang belum lengkap dari beliau,” ungkap Harli saat konferensi pers sebelumnya.
Pemeriksaan Tambahan Masih Mungkin Terjadi
Meski Nadiem telah diperiksa pada Senin 23 Juni 2025, Kejagung belum menutup kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan.
Penyidik masih menganalisis keterangan awal yang diberikan oleh mantan bos Gojek itu.
“Keterangan kemarin masih dipelajari. Tapi sepertinya memang ada hal-hal yang masih harus digali lagi,” tambah Harli.
Kasus Ini Menarik Perhatian Publik
Kasus korupsi ini menyedot perhatian luas, karena menyangkut program digitalisasi yang sempat jadi andalan Kementerian Pendidikan di masa pandemi.
Masyarakat pun bertanya-tanya, seberapa besar peran pejabat tinggi, termasuk Nadiem, dalam proses pengadaan yang kini dipermasalahkan?
Sejauh ini, belum ada penetapan tersangka terhadap Nadiem. Statusnya masih sebagai saksi, namun pencekalan ini menandakan bahwa Kejagung ingin memastikan semua pintu pemeriksaan tetap terbuka.
Babak Baru Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan?
Dengan pencekalan resmi terhadap Nadiem Makarim, jelas bahwa kasus ini memasuki babak yang lebih serius.
Kejagung tampaknya tidak main-main dalam menelusuri jejak penggunaan anggaran negara dalam proyek digitalisasi pendidikan.
Apakah ini akan membuka kotak Pandora di sektor pendidikan? Ataukah hanya akan berhenti pada level teknis? Publik menunggu, dan Kejagung kini berada di bawah sorotan.***
