KORANINVESTIGASI|Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap praktik curang dalam tata niaga beras nasional yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun setiap tahun.
Pernyataan itu disampaikan dalam sambutannya pada peluncuran 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).
“Saya dapat laporan kerugian yang dialami ekonomi Indonesia, kerugian bangsa Indonesia, rakyat Indonesia—adalah Rp100 triliun tiap tahun,” tegas Prabowo di hadapan para peserta acara.
BACA JUGA: Skandal Beras Oplosan oleh Mafia Pangan, Rakyat Tekor Rp99 Triliun per Tahun! Siapa Dalangnya?
Kerugian Sistemik: Kartel dan Manipulasi Harga
BACA JUGA: Swasembada Pangan RI Bikin Panik Importir? Ini Kata Mentan Amran!
Presiden menyebutkan bahwa angka kerugian tersebut bukan sekadar kerugian materiil, tetapi juga menandakan adanya kelemahan pengawasan serta dominasi segilintir kartel dalam rantai pasok pangan nasional.
Ia menyoroti praktik manipulasi harga dan penguasaan pasokan beras oleh 4 hingga 5 kelompok usaha besar, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penindakan tegas.
“Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, lewat pajak, cukai, dan lainnya. Tapi kita rugi Rp100 triliun setiap tahun hanya karena permainan beberapa kelompok,” ujarnya.
Petani Rugi, Kartel Untung Triliunan
Dalam pernyataan lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa petani sebagai produsen utama justru menjadi korban utama dari ketimpangan ini, karena terpaksa menjual gabah di bawah harga dasar yang ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, pengusaha besar penggilingan padi disebut meraup keuntungan luar biasa.
“Saya dapat laporan, satu penggilingan padi bisa untung sampai Rp2 triliun per bulan tiap musim panen,” ungkap Presiden.
Ia menegaskan bahwa situasi ini sangat tidak adil, dan merupakan bentuk nyata dari ekonomi timpang yang harus segera dihentikan demi nasib petani, konsumen, dan stabilitas nasional.
Pemerintah Akan Bertindak Tegas
Presiden menekankan bahwa reformasi di sektor pangan dan tata niaga beras menjadi prioritas nasional, dan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik curang yang merugikan rakyat.
“Ini soal keadilan dan kedaulatan pangan. Kita tidak bisa terus biarkan sekelompok kecil orang mengambil untung besar dari penderitaan petani dan mahalnya harga beras di pasar,” kata Prabowo.
Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sistem pengawasan, transparansi distribusi, dan keberpihakan nyata kepada petani dan koperasi desa, termasuk melalui penguatan Koperasi Merah Putih sebagai tulang punggung ekonomi desa.***
Respon (1)