KORANINVESTIGASI|Keputusan Bupati Anisa mengangkat Jasman, Staf Ahli Gubernur Sumbar, sebagai Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah (Sekda) Dharmasraya kembali menyulut polemik.
Pelantikan yang berlangsung pada Jumat (18/7/2025) di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya itu menyisakan tanda tanya besar: mengapa posisi strategis ini kembali diisi oleh pejabat dari luar daerah?
Di tengah sambutannya, Bupati Anisa menyebut bahwa posisi Sekda sangat vital dalam menyusun kebijakan dan menggerakkan roda birokrasi. Namun publik justru menyoroti arah kebijakan itu sendiri—yang dinilai tak berpihak pada putra daerah.
BACA JUGA: Minim Gaung dari Bupati Dharmasraya Soal Pemutihan Pajak: PAD Mengalir, Tapi Dukungan Lesu
Isu “Anti Putra Daerah” Mencuat Lagi
Pengangkatan Jasman dinilai bukan sekadar pengisian jabatan kosong, tapi simbol dari minimnya kepercayaan Bupati Anisa terhadap SDM lokal.
Jasman bukanlah ASN Dharmasraya, melainkan pejabat aktif di lingkup Pemprov Sumbar. Ini memperkuat anggapan publik bahwa pemerintahan Anisa lebih memilih “orang luar” ketimbang mengangkat ASN sendiri.
Tak hanya kali ini. Sebelumnya, sejumlah jabatan strategis di Pemkab Dharmasraya juga dirangkap oleh pejabat yang sama, seakan menunjukkan bahwa pemerintah kekurangan orang kompeten dari dalam.
Publik bertanya: benarkah tidak ada ASN lokal yang cukup layak dan mumpuni? Ataukah ini hanya soal kepercayaan?
Respon Bupati: Jabatan Sementara, Nanti Dilelang
Menanggapi isu yang beredar, Bupati Anisa menyebut bahwa penunjukan PJ Sekda adalah solusi sementara mengisi kekosongan jabatan.
“Masa jabatan PJ itu tiga bulan, nanti baru dilelang jabatan definitifnya,” jelasnya di sela acara pelantikan.
Namun penjelasan itu justru menimbulkan spekulasi baru. Jika hanya sementara, mengapa tidak menunjuk dari dalam dulu? Bukankah itu bisa memberi ruang bagi ASN lokal untuk berkembang?
Kritik Masyarakat Menggema di Ruang Publik
Sorotan tak hanya datang dari kalangan ASN, tapi juga meluas ke masyarakat umum. Warung kopi, grup WhatsApp, hingga media sosial mulai ramai dengan keluhan: “Bupati Anisa tak berpihak pada orang kampungnya sendiri.”
Sejumlah tokoh masyarakat bahkan menyebut bahwa arah kebijakan SDM Pemkab Dharmasraya saat ini lebih sentralistik, tertutup, dan minim partisipasi lokal.
Mereka menilai potensi anak daerah dikesampingkan, padahal banyak ASN lokal yang berpengalaman dan memahami kultur serta tantangan daerah.
Catatan Kritis: Kompetensi vs Kepercayaan
Tak bisa dipungkiri, jabatan Sekda memang strategis dan membutuhkan figur berpengalaman. Namun publik juga berhak bertanya: apa gunanya pembinaan ASN lokal bertahun-tahun jika untuk posisi penting selalu diambil dari luar?
Jika memang Jasman yang terbaik untuk saat ini, publik menunggu bukti kerja nyata dan transparansi dalam proses lelang jabatan nanti.
Bupati Anisa pun harus menyadari bahwa krisis kepercayaan terhadap gaya kepemimpinan yang tidak berpihak pada daerah sendiri, bisa jadi bom waktu di tengah tahun-tahun krusial menuju Pilkada 2025.
Isu anti putra daerah bukan soal siapa yang dilantik, tapi soal rasa memiliki. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan dan ASN lokal merasa tidak dipercaya, maka setiap kebijakan, meski berdasar hukum, akan tetap terasa jauh dari keadilan.
Kini bola ada di tangan Bupati Anisa. Akankah ia membuka ruang untuk putra daerah? Atau tetap bertahan dengan gaya kepemimpinan yang lebih mengandalkan orang luar?***
Respon (3)