KORANINVESTIGASI|Program Sekolah Rakyat, salah satu program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis dan berasrama, belum menyentuh Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar).
Hingga pertengahan tahun ajaran 2025, belum ada satupun sekolah model ini yang berdiri di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Dharmasraya, Bobby Perdana Riza, mengakui secara terbuka bahwa daerahnya belum siap secara teknis, terutama dalam penyediaan lokasi yang memenuhi syarat kapasitas minimal 100 siswa.
“Sekolah Rakyat belum ada. Kita sempat ajukan di SKB, tapi daya tampungnya hanya 50 siswa. Sementara instruksi Presiden mensyaratkan kapasitas minimal 100 siswa,” ujar Bobby, Rabu (16/7/2025).
Program untuk Rakyat Miskin, Tapi Gagal Dijalankan?
Yang ironis, konsep Sekolah Rakyat justru tidak menuntut murid baru, melainkan menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sudah terdaftar di sekolah negeri atau swasta.
Dengan demikian, semestinya tidak ada kendala dari sisi rekrutmen siswa.
“Kalau lokasinya tersedia, kita tinggal ambil anak-anak dari seluruh sekolah yang masuk kategori. Tapi karena lokasi belum siap, kita masih dalam daftar antrian nasional,” tambah Bobby.
Padahal, jika daerah memiliki komitmen kuat, hambatan lokasi bisa diatasi dengan sinergi antarinstansi, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, bahkan aset milik pemerintah provinsi.
Fakta Miris: Angka Kemiskinan Tinggi, Tapi Program Tak Jalan
Berdasarkan data BPS dan Katadata, dari total 240.159 jiwa penduduk Dharmasraya pada 2024, terdapat 15.250 jiwa yang tergolong miskin.
Artinya, 6,35% dari penduduk Dharmasraya masuk dalam kategori yang menjadi target Sekolah Rakyat.
Sayangnya, peluang untuk mengangkat mereka lewat pendidikan gratis dan bermutu belum tergarap sama sekali.
Tentang Sekolah Rakyat: Solusi Serius untuk Kemiskinan Struktural
Program Sekolah Rakyat adalah bagian dari Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto, yang fokus pada pembangunan manusia Indonesia unggul. Sekolah ini dirancang sebagai:
- Boarding school gratis
- Menyediakan makan, seragam, pendidikan, dan tempat tinggal
- Menargetkan anak-anak dari keluarga Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran lewat APBN 2025, dan mulai Juli 2025, program ini dijadwalkan mulai berjalan di daerah-daerah yang siap.
Ketidaksiapan atau Kelalaian?
Minimnya inisiatif dan kesiapan dari Pemkab Dharmasraya bisa diartikan sebagai kelalaian dalam menangkap peluang program strategis nasional.
Bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal keberpihakan terhadap kelompok paling rentan.
Jika tidak segera direspons, Dharmasraya bisa tertinggal dari kabupaten/kota lain yang sudah siap mengimplementasikan Sekolah Rakyat.
Catatan Penutup: Saatnya Pemerintah Daerah Bergerak
Pemerintah pusat sudah hadir lewat program, dana, dan kebijakan. Kini giliran pemerintah daerah membuktikan komitmennya.
Apakah Dharmasraya siap menyambut arah pembangunan nasional yang inklusif dan berbasis keadilan sosial?
Jika tidak, generasi muda di Dharmasraya bisa kembali menjadi korban dari sistem yang gagal menyelamatkan mereka dari kemiskinan struktural — padahal jalan keluar sudah dibuka lebar oleh negara.***
Respon (1)