KORANINVESTIGASI|Ketegangan politik di Kabupaten Dharmasraya kian terasa. Bupati Anisa Suci Ramadani secara mengejutkan tidak hadir dalam rapat penting pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Padang.
Ketidakhadiran ini menambah daftar panjang sinyal keretakan hubungan antara eksekutif dan legislatif.
Padahal, KUA-PPAS adalah agenda vital untuk menyusun arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah. Sayangnya, Bupati memilih absen dan hanya mengutus Pj Sekda Jasman sebagai perwakilan.
Masalahnya, Jasman tidak memiliki otoritas penuh untuk mengambil keputusan strategis dalam forum sepenting ini.
BACA JUGA: PJ Sekda Dharmasraya Diangkat dari Luar Daerah, Bupati Anisa Kembali Dituding Anti Putra Daerah
Anggota Dewan Kecewa, Publik Geram
Sejumlah anggota DPRD secara terang-terangan menyatakan kekecewaannya. Mereka menilai ketidakhadiran Bupati sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab politik.
“Ini bukan soal hadir atau tidak hadir secara teknis. Ini soal komitmen, integritas, dan tanggung jawab seorang kepala daerah terhadap masa depan Dharmasraya,” ungkap salah satu anggota DPRD yang enggan disebutkan namanya.
Media sosial pun turut bergemuruh. Warganet memberikan dukungan moral terhadap DPRD yang dianggap berani mengambil sikap dan memperjuangkan transparansi anggaran publik.
“Kalau DPRD berani buka suara demi kepentingan rakyat, kami siap di belakang mereka. Jangan sampai daerah ini jadi korban ego kekuasaan,” tulis Muhammad (45), warga Dharmasraya di kolom komentar salah satu akun berita lokal.
Relasi Eksekutif dan Legislatif Kian Membeku
Situasi ini memperjelas kabar yang selama ini jadi bisik-bisik publik: hubungan Bupati dan DPRD tidak harmonis.
Minimnya komunikasi dan koordinasi antar lembaga ini jelas berpotensi menghambat laju pembangunan daerah.
“Rapat ini kunci arah pembangunan. Kalau bupatinya tidak hadir, lalu siapa yang bisa memberikan komitmen pemerintah terhadap aspirasi masyarakat?” tanya pengamat politik lokal, Andi Saputra.
Krisis Kepercayaan?
Ketidakhadiran Bupati dalam forum KUA-PPAS bukan hanya mencerminkan sikap pasif, tetapi juga membuka ruang interpretasi publik terhadap krisis kepercayaan yang lebih luas.
Masyarakat mulai mempertanyakan, apakah kepemimpinan Anisa Suci Ramadani masih memiliki kemampuan membangun sinergi dengan legislatif?
Jika kondisi ini dibiarkan tanpa solusi, pembahasan anggaran bisa macet, program strategis terhambat, dan pelayanan publik menjadi korban.
Dharmasraya tak bisa terus-menerus didera konflik internal di tingkat elit pemerintahan.
Masyarakat Menunggu Solusi, Bukan Drama
Warga kini berharap adanya komunikasi terbuka dan rekonsiliasi antar kedua belah pihak.
Bupati dan DPRD harus kembali duduk bersama, meletakkan ego politik, dan mengutamakan masa depan Dharmasraya.
“Pemimpin itu bukan soal posisi, tapi soal kolaborasi. Kalau masih mikir gengsi, ya jangan berharap daerah ini bisa maju,” ujar Dedi, aktivis pemuda lokal.
Ketegangan ini menjadi peringatan serius bagi seluruh jajaran pemerintahan. Ketidakhadiran Bupati dalam rapat KUA-PPAS bukan sekadar soal protokol, melainkan sinyal keras bahwa ada yang tidak beres dalam komunikasi lintas institusi.
Publik menunggu jawaban. Akankah Bupati Anisa dan DPRD berdamai demi kepentingan rakyat? Atau ketegangan ini akan berlarut dan menjadi batu sandungan pembangunan?***
Respon (1)