Bukittinggi — DPRD Kota Bukittinggi menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kamis (6/11/2025) di Gedung DPRD setempat.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Beny Yusrial, S.IP dan dihadiri oleh Wali Kota Bukittinggi, Sekda, serta jajaran perangkat daerah.
Enam fraksi DPRD — PPP–PAN, Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, dan Karya Kebangsaan — menyampaikan pandangan umum dengan sejumlah catatan penting.
Fraksi PPP–PAN menekankan efisiensi anggaran dan pengawasan belanja modal, sementara Gerindra mendorong penguatan ekonomi rakyat serta perencanaan yang lebih partisipatif.
Fraksi PKS menyoroti transparansi pengelolaan keuangan dan pelayanan dasar publik, sedangkan Demokrat menekankan koordinasi antar-OPD dan inovasi peningkatan PAD.
Fraksi Nasdem,meminta pemerintah kota fokus pada pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.
Sementara Karya Kebangsaan menekankan optimalisasi aset daerah serta efisiensi belanja untuk keberlanjutan fiskal.
> “Pandangan umum fraksi merupakan bentuk tanggung jawab DPRD dalam memastikan arah kebijakan anggaran berpihak pada masyarakat,” ujar Beny Yusrial.
Masukan seluruh fraksi akan menjadi bahan bagi Wali Kota Bukittinggi dalam penyampaian **jawaban resmi pada Paripurna berikutnya, Jumat 7 November 2025
