KORANINVESTIGASI|Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Nur Hasra, B.Sc, menegaskan komitmennya agar tidak ada satu pun anak di Bukittinggi yang putus sekolah, meskipun gagal masuk sekolah negeri akibat sistem zonasi atau keterbatasan kuota.
“Kalau anak tidak masuk sekolah negeri, bukan berarti pendidikannya berhenti. Pemerintah harus memastikan sekolah swasta juga bisa diakses dengan biaya yang terjangkau dan kualitas yang setara,” ujar Nur Hasra saat kegiatan reses di Pincuran Gaung.
PAD untuk Pastikan Semua Anak Bisa Sekolah
Nur Hasra menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dimanfaatkan untuk membantu pembiayaan pendidikan anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Kita akan dorong lewat PAD agar tidak ada anak di Bukittinggi yang terhambat sekolah karena persoalan zonasi atau biaya. Pendidikan harus jadi hak semua anak, tanpa terkecuali,” tegasnya.
Wisata Jadi Kunci Peningkatan PAD
Selain soal pendidikan, Nur Hasra juga menyoroti pentingnya strategi untuk meningkatkan PAD Bukittinggi.
Ia menegaskan bahwa pemasukan daerah tidak bisa hanya mengandalkan UMKM, tetapi juga harus mengoptimalkan potensi wisata.
“Wisata kita jangan cuma dibuat cantik, tapi juga harus meninggalkan kesan mendalam. Harus ada daya tarik unik yang bikin orang datang lagi dan lagi. Kalau ini berjalan, PAD bisa terdongkrak dan manfaatnya kembali ke masyarakat,” ungkapnya.
Pendidikan Merata, PAD Meningkat
Pernyataan Nur Hasra menjadi penegasan bahwa pemerataan akses pendidikan dan pengelolaan PAD harus berjalan seimbang.
Dengan optimalisasi PAD, pemerintah daerah bisa menutup celah biaya pendidikan dan memastikan tidak ada anak Bukittinggi yang terpaksa putus sekolah.***
Respon (1)