Bukittinggi, 5 November 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2026, Rabu (5/11/2025), di ruang rapat utama DPRD Bukittinggi.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial, S.IP, dan dihadiri oleh Wali Kota Bukittinggi beserta jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, kepala OPD, serta camat dan lurah se-Kota Bukittinggi.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bukittinggi menyampaikan bahwa penandatanganan KUA–PPAS merupakan tahapan strategis dalam siklus penyusunan APBD 2026, sekaligus cerminan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan arah pembangunan yang terukur, partisipatif, dan berkeadilan.
> “KUA–PPAS ini bukan hanya sekadar dokumen formal, tetapi hasil kesepahaman bersama antara eksekutif dan legislatif untuk mengarahkan pembangunan kota sesuai visi, misi, serta kebutuhan masyarakat Bukittinggi,” ujar Wali Kota.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Beny Yusrial menegaskan bahwa DPRD akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menjaga transparansi dan efektivitas anggaran.
> “DPRD bersama Pemko berkomitmen untuk mengawal proses perencanaan dan penganggaran secara konsisten, agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif adalah kunci keberhasilan pelaksanaan program prioritas daerah,” ungkap Beny Yusrial.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD dan perangkat daerah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan, sehingga nota kesepakatan KUA–PPAS 2026 dapat disepakati tepat waktu.
Penandatanganan kesepakatan ini menjadi langkah awal penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya akan dibahas lebih rinci dalam rapat komisi dan badan anggaran sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD.
—
