Bukittinggi, 8 September 2025 – Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi pada Senin (8/9) menghadirkan dinamika menarik. Pemerintah Kota menghantarkan Rancangan Perubahan APBD 2025 dengan tambahan pendapatan Rp14,4 miliar, lonjakan belanja Rp53,5 miliar, serta defisit Rp13,2 miliar yang ditutup lewat SiLPA.
Ketua DPRD menegaskan APBD bukan sekadar angka, melainkan wajah keberpihakan kepada rakyat. “APBD harus transparan, efisien, dan pro-rakyat. DPRD akan mengawal setiap rupiah agar tepat sasaran,” ujarnya. Wali Kota dalam hantaran menegaskan, perubahan dilakukan demi menyesuaikan asumsi awal dengan realisasi lapangan agar program prioritas tetap berjalan.
Fraksi-fraksi memberi apresiasi sekaligus catatan tajam: PPP–PAN menyoroti tata kelola wisata dan Pasar Banto; NasDem memperingatkan risiko defisit pada kepercayaan investor; Demokrat menekankan efisiensi belanja dan optimalisasi PAD; Karya Kebangsaan mendesak percepatan belanja modal untuk layanan dasar; Gerindra meminta penjelasan dasar perubahan sesuai aturan; dan PKS melihat transparansi SiLPA sebagai kemajuan, namun mengingatkan agar defisit tak jadi kebiasaan.
Meski kritik mengemuka, semangat optimisme juga terasa. DPRD berharap APBD Perubahan 2025 bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi menjadi alat nyata untuk memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan layanan publik, dan menjawab kebutuhan masyarakat.(***)
