Bukittinggi — Sejumlah aspirasi penting masyarakat mencuat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Bukittinggi Daerah Pemilihan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) yang digelar Jumat, 19 Desember 2025, di halaman Kantor Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Reses tersebut dihadiri anggota DPRD dari berbagai fraksi, di antaranya Gerindra, PKB, PKS, Golkar, NasDem, dan Demokrat.
Di antara fraksi yang hadir, Anggota DPRD Kota Bukittinggi Amrizal, A.Md dari Fraksi PKB menyampaikan sejumlah poin penting dalam wawancara dengan wartawan, terutama terkait penguatan lembaga adat, penanganan narkoba, serta penertiban parkir liar yang menjadi keluhan warga.
> “Banyak persoalan sosial tidak bisa hanya diselesaikan dengan hukum positif. Sebagai anak nagari, sebaiknya persoalan dibawa dulu ke nagari karena di sana ada niniak mamak yang memiliki kearifan lokal dan hukum adat,” ujar Amrizal.
Menurut Amrizal, penguatan legalitas badan hukum LKAAM menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat adat memiliki posisi yang kuat dan diakui secara formal dalam menyelesaikan persoalan sosial.
Dalam wawancara tersebut, Amrizal juga menyinggung masalah narkoba yang disampaikan warga. Ia berharap penanganan narkoba dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah, DPRD, aparat, serta tokoh adat.
> “Masalah narkoba harus kita hadapi secara kolektif. Tidak bisa diserahkan pada satu pihak saja,” katanya.
Selain itu, persoalan parkir liar menjadi aspirasi yang cukup menonjol. Seorang warga MKS mengeluhkan tarif parkir yang tidak sesuai aturan serta praktik parkir tanpa karcis.
Menanggapi keluhan tersebut, Amrizal menegaskan bahwa parkir liar sudah masuk kategori warning dan membutuhkan langkah tegas dari Pemerintah Kota Bukittinggi.
> “Ada sekitar 33 titik parkir yang dikeluhkan masyarakat. Parkir liar, termasuk yang beroperasi di luar jam kerja, sudah menjadi peringatan serius dan harus segera ditertibkan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa secara teknis penertiban parkir berada dalam ranah Komisi II DPRD, sementara aspek hukumnya berada di Komisi I, namun DPRD akan terus mendorong dinas terkait agar bertindak tegas.
Reses tersebut diikuti oleh anggota DPRD Kota Bukittinggi lintas fraksi, yakni Sabirin Rahmat, S.Sos dan Yundri Refno Putra, S.T (Fraksi Gerindra), Amrizal, A.Md (Fraksi PKB), Apt. Linda Wardianti, S.Farm (Fraksi PKS), Berliana Betri, S.IP (Fraksi Golkar), Neni Anita, S.H (Fraksi NasDem), serta Dedi Suryadi Harahap (Fraksi Demokrat).
Menutup keterangannya kepada wartawan, Amrizal menyampaikan harapan agar seluruh aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui sinergi pemerintah daerah dan DPRD.
> “Dengan pengawasan DPRD dan kerja sama semua pihak, kita berharap Bukittinggi menjadi kota yang aman, nyaman, dan berkeadilan menuju Bukittinggi Gemilang,” tutup Amrizal.
